Serikat Pekerja Kilang Pertamina Cilacap Tolak Rencana Penggabungan PDSI ke Elnusa

CILACAP, KOMPAS.com - Pekerja kilang Pertamina Cilacap yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma (SPP PWK) menolak rencana penggabungan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) ke dalam PT Elnusa Tbk. Ketua Umum SPP PWK Cilacap Dwi Jatmoko mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan upaya efisiensi atau penyederhanaan struktur perusahaan. Namun, mereka menolak apabila penggabungan tersebut berujung pada berkurangnya penguasaan negara terhadap bisnis pengeboran (drilling) yang dinilai strategis. "Kami tegas menolak jika penggabungan PDSI ke perusahaan terbuka berujung pada berkurangnya penguasaan negara atas bisnis drilling strategis."

"Jangan sampai atas nama streamlining, negara justru kehilangan kendali atas aset strategis yang dibangun puluhan tahun," kata Dwi dalam konferensi pers di Cilacap, Rabu (9/9/2026).

PDSI punya pengalaman dalam pengeboran sumur minyak

Menurut Dwi, PDSI memiliki pengalaman panjang dalam kegiatan pengeboran sumur minyak dan gas di berbagai wilayah Indonesia. Pengalaman tersebut, kata dia, menjadi modal strategis yang tidak hanya dapat dilihat dari nilai aset perusahaan. Ia menyebut pengalaman lapangan, kemampuan rekayasa teknik, standar keselamatan, pengetahuan operasional, hingga database karakteristik formasi migas sebagai bagian dari intellectual capital yang dimiliki PDSI. "Rig bisa dibeli. Peralatan bisa didatangkan. Tetapi pengalaman puluhan tahun, pengetahuan lapangan, engineering capability, budaya keselamatan, dan database formasi migas tidak bisa dibeli dalam semalam," ujar dia. Dwi mengatakan, bisnis drilling memiliki posisi penting dalam rantai industri hulu migas. Karena itu, rencana restrukturisasi menurut dia perlu dikaji tidak hanya dari sisi efisiensi dan kinerja keuangan. "Kalau drilling lemah, maka kita melemahkan salah satu fondasi kemampuan nasional di sektor hulu migas. Ini bukan perkara hari ini saja, tapi menyangkut kemampuan Indonesia mengelola sumber daya energinya di masa depan," katanya.

SPP PWK juga menyoroti perbedaan status kepemilikan kedua perusahaan.

Saham Elnusa tidak seluruhnya dimiliki negara

Menurutnya, PDSI merupakan entitas yang kepemilikannya 100 persen berada di bawah negara melalui Pertamina. Sementara itu, Elnusa merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya tidak seluruhnya dimiliki negara. Atas kondisi tersebut, SPP PWK meminta pemerintah dan Pertamina melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan mengenai penggabungan PDSI ke Elnusa. "Kami tidak menolak efisiensi. Yang kami tolak adalah jika efisiensi dijadikan alasan untuk mengorbankan penguasaan negara atas aset strategis," ujar Dwi. SPP PWK juga meminta agar pelaksanaan kebijakan streamlining tetap memperhatikan kepentingan negara dan perlindungan terhadap pekerja. Dwi menegaskan, pihaknya akan terus mengawal perkembangan rencana penggabungan tersebut dan menyampaikan aspirasi pekerja melalui jalur konstitusional. "Kami berdiri bukan hanya untuk mempertahankan perusahaan. Kami berdiri untuk mempertahankan kompetensi nasional dan memastikan aset strategis negara tidak kehilangan penguasaan negara," kata dia.

Sumber: https://regional.kompas.com/read/2026/09/09/180332978/serikat-pekerja-kilang-pertamina-cilacap-tolak-rencana-penggabungan-pdsi-ke?page=all.